Bila Tak Mampu Laksanakan Debat Berkualitas, Baiknya KPU “Angkat Tangan” Saja!


Opini – Debat capres putaran pertama yang dilaksanakan 17 Januari lalu adalah tontonan paling memalukan yang disuguhkan KPU pada publik dalam sepanjang sejarah debat pilpres di Indonesia, sejak diselenggarakan debat pilpres secara langsung.

KPU sepertinya tidak punya malu dan beban moral memberikan tontonan yang tidak mendidik padahal hajatan ini memakan biaya yang tidak sedikit.

Dengan arugumentasi ingin menjaga martabat/wibawa pasangan capres-cawapres KPU membuat terobosan paling “gila” sepanjang sejarah, memberikan bocoran atau kisi-kisi pertanyaan sebelum debat dilaksanakan.

Jauh sebelum debat dilaksanakan publik sudah mencium adanya aroma amis yang kurang sedap. Berbagai cara dan sarana dimanfaatkan untuk menyuarakan kritik dan masukan baik dari NGO, kelompok kepentingan dan penekan, namun KPU sepertinya menutup rapat telinganya (baca: budek).

KPU sepertinya lupa bahwa mereka adalah penyelenggara pemilu yang tidak melulu melayani dan mengakomodir kepentingan peserta pemilu, kontestan (kandidacy) tapi KPU harus juga mampu meng-agregasi/artikulasi kehendak publik sebagai pemilih yang juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang cukup komprehensif melalui debat yang berkualitas.

KPU juga tidak selayaknya merendahkan diri dihadapan tim sukses yang terkesan over protektif terhadap jagoannya masing-masing. Sikap akomodir pada level over dosis ini pada akhirnya membuat KPU berpotensi melanggar aturan pemilu dengan mereduksi debat sebagai salah satu model kampanye, sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai tentang kandidat sebagai bahan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya.

KPU hari-hari ini dihadapkan pada banyak persoalan yang membuat lembaga ini seperti linglung dan terkesan gagap menghadapi persoalan dan kritik dari publik.

Oleh karena itu, KPU fokus saja pada teknis pemilu seperti kesiapan logistik dan penyelenggaraan pemilu sampai ke tingkat TPS. Untuk debat publik serahkan saja pada ahlinya.

Banyak pihak dan lembaga kredibel yang bisa diajak kerjasama, sebut saja misalnya: kampus, lembaga penyiaran publik (tv dan radio), NGO bahkan organisasi mahasiswa-pun sanggup melaksanakan debat publik yang jauh lebih berkualitas dan berkelas dibandingkan acara debat bercita rasa cerdas cermat, pakai kisi kisi/contekan yang diselenggarakan KPU demi menjaga wibawa dan martabat paslon.

Sekali lagi, kita ingin debat pilpres kedua ingin berselancar dengan narasi dan pikiran yang genuine. Oleh karena itu, publik harus tahu kedalaman isi kepala paslon 01 dan 02, maka harus mampu menelanjangi isi kepala masing-masing paslon.

Tidak ada lagi kisi kisi/hentikan bawa contekan dan tablet, singkirkan meja podium debat, ngak usah dikasih waktu pakai menit menit segala, biar saja mengalir, orasi dengan jalan pikiran liar paslon, host/moderator hanya membuka, panelis langsung bertanya dengan peryanyaan yang punya daya kejut.

Biarkan masing-masing paslon berpetualang dengan otak dan pikirannya sendiri, silahkan untuk saling memotong dan menyanggah, sehingga suasana menjadi hidup serta cair karena adanya interaksi antar kandidat, sporter ndak perlu hadir biarkan masing-masing paslon adu narasi dan imaginasi, karena kita tidak sedang menilai jumlah tepuk tangan dan yel-yel yang paling ramai tapi rakyat ingin tahu program paslon dan kemampuan mereka mengurai problem fundamental di republik Indonesia.

Oleh: Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *